Penutupan JPO oleh Pemprov DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga resmi menutup akses ke sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan halte Transjakarta yang berada di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Penutupan JPO ini dilakukan karena kondisi fasilitas tersebut sudah tidak layak digunakan dan membahayakan keselamatan warga.

Menurut laporan, kerusakan terjadi akibat berbagai faktor, termasuk vandalisme dan pencurian material penting seperti pelat besi dan pagar pengaman. Tindakan ini merupakan respon atas meningkatnya keluhan masyarakat yang merasa khawatir menggunakan fasilitas umum tersebut.

Kondisi Fasilitas yang Memprihatinkan

Pantauan langsung di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan JPO dan halte sangat parah. Banyak pelat besi di lantai dan tangga JPO yang hilang, menyebabkan struktur menjadi berbahaya untuk dilalui. Selain itu, pagar pengaman dan atap JPO sudah rusak parah, bahkan sebagian besi tampak berkarat dan keropos.

Halte Transjakarta di sepanjang ruas tersebut juga tidak luput dari kerusakan. Beberapa halte terlihat terbengkalai, kaca-kaca pecah, dipenuhi coretan vandalisme, bahkan tertutup semak belukar dan sampah. Kerusakan ini mencerminkan kurangnya pengawasan dan perawatan fasilitas publik dalam jangka panjang.

Tanggapan dan Harapan Warga

Warga sekitar menyambut baik langkah penutupan JPO sementara ini, namun mereka berharap ada tindak lanjut berupa revitalisasi atau pembangunan ulang. Seorang warga bernama Mahdi menyampaikan bahwa keberadaan JPO dan halte sangat penting bagi masyarakat, terutama para pekerja yang menggunakan transportasi umum setiap hari. Saat ini, jarak ke fasilitas serupa terlalu jauh, sehingga penutupan ini cukup menyulitkan aktivitas warga.

Langkah Pengamanan Sementara

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Satpol PP Jakarta Timur telah meningkatkan patroli dan pengawasan di lokasi-lokasi yang ditutup. Selain itu, mereka juga telah memasang garis pengaman (safety line) guna mencegah masyarakat mencoba melintasi area yang rusak.

Rencana Tindak Lanjut dan Koordinasi

Dinas Bina Marga merencanakan rapat koordinasi pada Senin, 28 April 2025, dengan berbagai pihak terkait seperti PT Jakarta Tollroad Development, PT United Tractors, PT Transportasi Jakarta, BPAD, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan langkah strategis perbaikan dan pengelolaan JPO serta halte Transjakarta secara jangka panjang.

Penutup

Langkah penutupan JPO dan halte Transjakarta ini menjadi peringatan penting soal pengelolaan fasilitas umum di Jakarta. Pemerintah diharapkan tidak hanya menutup akses sebagai solusi sementara, tetapi juga segera melakukan perbaikan menyeluruh agar transportasi publik kembali nyaman, aman, dan layak digunakan oleh masyarakat.