Gubernur Aceh Rencanakan Penghapusan Sistem Barcode

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, berencana menghapus sistem barcode (QR code) untuk pembelian BBM bersubsidi, seperti Pertalite, di seluruh SPBU di Aceh. Kebijakan ini diusulkan karena dianggap tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Aceh. Gubernur Manaf ingin memastikan distribusi BBM lebih tepat sasaran tanpa adanya hambatan teknis.

Respons Wakil Menteri ESDM

Menanggapi rencana tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan kekhawatirannya. Ia mempertanyakan bagaimana distribusi BBM bersubsidi akan dilakukan tanpa adanya sistem barcode. Tanjung khawatir penghapusan sistem ini dapat mengganggu keberlanjutan distribusi yang tepat sasaran, yang selama ini sudah terbukti membantu dalam menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan subsidi.

Sistem Barcode di Aceh: Sejak 2022

Sistem barcode telah diterapkan di Aceh sejak tahun 2022 sebagai upaya untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Dengan sistem ini, setiap pembelian BBM seperti Pertalite dapat dilacak untuk memastikan bahwa subsidi hanya diterima oleh konsumen yang berhak. Namun, Gubernur Aceh berpandangan bahwa sistem ini tidak cukup memberi dampak positif bagi masyarakat, dan justru berpotensi menghambat kenyamanan warga.

Tanggapan Hiswana Migas: Potensi Kecurangan

Pada bulan Juli 2024, sempat muncul wacana mengenai penghentian penggunaan barcode selama pelaksanaan PON XXI di Aceh. Namun, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin, memberikan peringatan terkait potensi penyalahgunaan yang bisa terjadi apabila  dihapus. Menurutnya, penghapusan sistem ini berpotensi membuka peluang kecurangan di SPBU, yang dapat merugikan distribusi BBM bersubsidi itu sendiri.

Pertimbangan Lebih Lanjut Diperlukan

Meski Gubernur Aceh berencana menghapus sistem barcode, respons dari Wakil Menteri ESDM dan pihak terkait lainnya menunjukkan bahwa rencana tersebut membutuhkan pertimbangan matang. Pemerintah harus memastikan bahwa distribusi BBM bersubsidi tetap dapat dijalankan dengan efisien dan tepat sasaran, tanpa terbuka kemungkinan penyalahgunaan.